Membaca Peran Strategis Energi Migas terhadap Pembangunan dan Ketahanan Nasional

Jakarta- Selasa (31/07/2018). Hari ini gerakan mahasiswa dituntut bukan hanya responsif tetapi juga ikut berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. 

Sebab hal ini bukan menyangkut orang perorangan, kelompok perkelompok, atau partai perpartai politik, tetapi lebih dari itu, yakni rakyat Indonesia. 

Berbicara tentang sumber daya alam maupun manusia di Indonesia yang menjadi salah satu ketahanan nasional, memang tidak akan pernah ada habisnya. 

Apalagi jikalau kita berbicara tentang hasil bumi yang sifatnya tidak bisa didaur ulang.

"Negara akan mudah hancur jikalau stok energinya habis, itulah yg dinamakan kedaulatan energi. Indonesia ini memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, Sumber Daya Manusianya juga memadai, hanya saja bangsa Indonesia ini sudah menyerahkan diri jauh-jauh hari terhadap kehancuran tersebut." Singgung Barri Pratama selaku pengurus pusat KAMMI

Barri juga mengatakan bahwa sumber energi ini akan habis karena tidak dapat didaur ulang.

"Jikalaupun kita ingin mengoptimalkan sumber energi maka kita membutuhkan teknologi yang canggih." Tutur Barri.

Namun dalam realitanya energi cadangan minyak kita hanya bertahan 21 hari. Ditambah lagi dengan Mentri BUMN kita yang menyebarkan surat edaran yang berisi tentang keuangan pertamina yang harus diselamatkan. Hal ini yang membuat rakyat bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi antara pemerintah dengan pertamina? Seolah-olah ada phobia yang diciptakan untuk rakyat oleh pihak-pihak tertentu.

Berbicara soal Sumber energi khususnya BBM dan sensitifitasnya yang dibebankan kepada teman-teman mahasiswa serta KAMMI. Maka teman-teman mahasiswa serta KAMMI harus memahami betul apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus mengetahui bahwa yang harusnya menaggung beban subsidi solar dan premium adalah pemerintah menggunakan dana APBN. Namun realitanya berbeda, justru subsidi solar dan premium ini dibebankan kepada pertamina.

Penentuan dirut pertamina yang digantikan berkali-kali oleh mentri BUMN juga memperparah situasi serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pertamina. Hal ini membuat hipotesa bahwa mentri BUMN memiliki kepentingan untuk pilpres 2019 mendatang.

Arie Gumilar selaku presiden FSPPB juga Menyinggung pengembalian Blok Rokan ke pangkuan ibu pertiwi dengan menetapkan BUMN sebagai pengelola 100% Blok Rokan sejak 2021, sesuai amanat pasa 33 UUD 1945 dalam diskusi tersebut yakni, "mengembalikan Blok Rokan ke pangkuan ibu pertiwi dengan menetapkan konsorium BUMN dan BUMD sebagai pengelola 100% Blok Rokan sejak 2021.” 

Yang dimana pelaksanaan Blok Rokan ini nantinya akan dikoordinasikan dan dijamin oleh pemerintah pusat bersama pertamina, tanpa partisipasi atau kerjasama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di akhir diskusi Barri serta Arie selaku pemantik, memberikan amanat kepada mahasiswa khususnya KAMMI agar lebih responsif serta berperan aktif mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. (Rep/Laila)